Jadi, apakah Destry orang yang tepat? Ia punya pengalaman. Ia punya rekam jejak. Itu modal penting. Tapi di 2026, kita butuh lebih dari CV.
INDOWORK.ID, JAKARTA: Senin pagi, 9 Agustus 2026. Gedung Thamrin masih menunggu. Perry Warjiyo akan segera lengser dari kursi Gubernur Bank Indonesia, dan Jakarta bertanya: siapa penerusnya?
Jawabannya mulai mengerucut. Jumat, 7/8/2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui di Kompleks Istana: nama Destry Damayanti "sudah pasti" termasuk dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini Destry berstatus Pelaksana Tugas Gubernur BI.
"Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan... Ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti," ujar Prasetyo. Tapi ia buru-buru menambahkan: Surpres belum dikirim ke DPR. Proses masih jalan.
Kalimat itu penting. Ia menutup spekulasi, tapi juga membuka ruang. Karena memilih Gubernur BI hari ini bukan sekadar memilih orang. Ini memilih arah kebijakan moneter 5 tahun ke depan, di tengah ekonomi yang melambat tapi ambisi pemerintah yang meninggi.
Bab 1: Potret Ekonomi 2026 - Melambat di Tengah Badai
Mari kita lihat datanya dulu, tanpa basa-basi.
Pertumbuhan ekonomi Q2 2026 tercatat 5,3% yoy, melambat dari 5,6% di Q1. Belanja rumah tangga, mesin utama ekonomi kita, juga turun ke 5,06%. Ekspor melemah, investasi belum sekuat yang diharapkan. Ekonom ANZ menyebutnya "pendinginan aktivitas" akibat pengetatan kondisi keuangan dan ketidakpastian global.
Di sisi harga, kita relatif aman. Inflasi Agustus 2026 ada di 2,12% yoy, turun tipis dari 2,13% di Juli. Ini masih jauh di bawah target BI 2,5% ±1% dan merupakan level terendah sejak Februari 2022. Inflasi inti juga terkendali di 2,02%.
Tapi stabilitas ini punya harga. Untuk menjaga inflasi dan rupiah, BI sudah menaikkan suku bunga acuan 100 bps sejak Mei 2026. Per Juni, BI Rate ada di 5,75%. Langkah ini dilakukan untuk meredam tekanan rupiah yang sepanjang 2026 sudah melemah lebih dari 7%. Pada awal Agustus, dolar bahkan sempat menyentuh Rp18.001.
Pemerintah sendiri mengalokasikan subsidi energi Rp381,3 triliun untuk meredam gejolak harga BBM dan listrik akibat konflik Timur Tengah. Angka besar yang menunjukkan betapa rapuhnya daya beli jika harga global naik.
Jadi gambarannya begini: pertumbuhan melambat, inflasi terkendali, tapi rupiah tertekan dan suku bunga tinggi. Ini bukan lingkungan yang mudah bagi Gubernur BI baru.
Siapa Destry Damayanti?
Destry bukan nama baru di Thamrin. Karirnya 30 tahun lebih di BI. Pernah jadi Deputi Gubernur Senior, pernah di IMF. Ia paham seluk-beluk kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan diplomasi dengan pasar.
Sebagai Plt saat ini, ia sudah memimpin rapat dewan gubernur di tengah gejolak. Pasar butuh kontinuitas. Menunjuk Plt menjadi definitif adalah opsi paling minim risiko untuk menghindari volatilitas.
Tapi 2026 bukan 2018. Tantangannya berbeda. Presiden Prabowo datang dengan janji besar: pertumbuhan 8% pada 2029. Ada agenda hilirisasi, swasembada pangan dan energi, pembangunan infrastruktur. Semua butuh uang. Semua butuh suku bunga rendah.
Di titik inilah nama Destry akan diuji. Apakah ia cukup "kuat" secara politik? Apakah ia cukup "independen" secara institusi?
Pelajaran dari "Mr. Titik Koma"
Izinkan saya menarik benang ke masa lalu. Almarhum Amir Daud, mantan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, dijuluki Mr. Titik Koma. Julukan itu bukan karena gaya bahasanya. Tapi karena ketegasannya menjaga prinsip: efisiensi kata, logika berita, dan yang paling penting: independensi.
Pak AD sangat ketat soal "firewall" atau tembok api. Redaksi tidak boleh diintervensi pengiklan, pemegang saham, atau kekuasaan. "Keputusan redaksi tidak bisa diganggu gugat," begitu prinsipnya.
Prinsip yang sama harus dipegang Gubernur BI. UU No. 23/1999 sudah jelas: BI adalah lembaga negara yang independen. Tapi independensi di atas kertas dan di lapangan itu beda.
Gubernur BI ke depan akan menghadapi tiga tekanan besar:
Tekanan Fiskal: Pemerintah butuh pembiayaan murah untuk program 8%. Godaan untuk "meminta" BI menurunkan bunga akan sangat besar.
Tekanan Pasar: Investor asing sensitif. Sekali pasar mencium BI tidak independen, capital outflow bisa terjadi. Rupiah Rp18.000 adalah buktinya.
Tekanan Politik: Gubernur BI dipilih Presiden, disetujui DPR. Proses politik ini rawan politisasi.
Destry harus menjawab: mampukah ia menjadi "tembok api" itu? Mampukah ia berkata "tidak" saat perlu, dan "ya" saat koordinasi memang dibutuhkan?
Tiga Ujian Berat Bagi Gubernur Baru
Jika Surpres turun dan nama Destry yang diajukan, maka ini tiga ujian yang menunggu:
Pertama: Menstabilkan Rupiah Tanpa Mengorbankan Pertumbuhan
BI sudah menaikkan bunga 100 bps. Tapi rupiah masih di Rp17.920. Gubernur baru harus pintar meramu bauran kebijakan: intervensi valas, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dan komunikasi yang menenangkan pasar. Tidak bisa hanya andalkan suku bunga. Terlalu tinggi, pertumbuhan mati. Terlalu rendah, rupiah jebol.
Kedua: Menjaga Sinergi dengan Fiskal
Pemerintah dan BI harus satu orkestra. Menteri Keuangan butuh BI membeli SBN di pasar sekunder saat perlu. BI butuh pemerintah jaga inflasi dari sisi pasokan. Koordinasi ini wajib. Tapi koordinasi bukan subordinasi. Batasnya harus jelas.
Ketiga: Menjaga Kredibilitas Inflasi
Inflasi 2,12% hari ini adalah aset. Jangan sampai demi mengejar pertumbuhan, target 2,5% ±1% dikorbankan. Sekali ekspektasi inflasi lepas, butuh waktu bertahun-tahun untuk menjinakkannya lagi. Dan itu akan lebih mahal.
Kenapa Proses Ini Penting?
Pernyataan Prasetyo bahwa "belum ada Surpres" adalah hal baik. Artinya Presiden masih mendengar. Masih ada ruang fit and proper test di DPR.
DPR tidak boleh hanya bertanya "Anda kenal siapa?". DPR harus bertanya: "Bagaimana visi Anda menghadapi dolar kuat? Bagaimana strategi Anda mendukung hilirisasi tanpa memicu inflasi? Bagaimana Anda menjaga independensi BI?"
Publik juga berhak tahu. Karena gubernur BI bukan pejabat biasa. Keputusannya memengaruhi harga beras, cicilan KPR, dan nilai tabungan kita.
Bukan Soal Destry, Tapi Soal Institusi
Jadi, apakah Destry orang yang tepat?
Ia punya pengalaman. Ia punya rekam jejak. Itu modal penting. Tapi di 2026, kita butuh lebih dari CV.
Kita butuh seorang Mr. Titik Koma di BI. Seseorang yang efisien dalam kebijakan, tajam dalam analisis, dan tegas dalam prinsip. Seseorang yang berani menjaga tembok api, tapi juga bijak membangun jembatan dengan pemerintah.
Prabowo butuh BI yang mendukung pertumbuhan 8%. Pasar butuh BI yang menjaga stabilitas. Rakyat butuh BI yang menjaga daya beli.
Ketiganya bisa jalan bersama. Tapi hanya jika yang duduk di kursi itu punya nyali dan kebijaksanaan.
Keputusan ada di tangan Presiden. Seperti kata Pak AD dulu: "Dalam soal prinsip dan logika, tidak ada kompromi."
Mari kita tunggu Surpres itu. Karena setelah surat itu turun, tidak ada jalan mundur.
