BTN Tunggu Aturan Pelaksana KPR FLPP Tenor 40 Tahun
PT Bank Tabungan Negara belum menjalankan skema KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun karena masih menunggu peraturan pelaksanaan dari BP Tapera.
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Imbas pengenaan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%, Pemerintah Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah AS untuk melakukan negoisasi. Rencananya, tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan berangkat ke AS paling lambat 17 April 2025. Salah satu poin yang menjadi bahan negosiasi adalah rencana Pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada investor asal AS melalui skema non tarif, yakni dengan mengimplementasikan relaksasi pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
TANTANGAN INDUSTRI ALAT BERAT
Para pelaku di sektor industri alat berat tengah memikirkan antisipasi hal tersebut. Pembina Perkumpulan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI) Pratjojo Dewo mengatakan industri alat berat nasional sedang berharap agar proyek pemerintah aru yang dengan AstaCita nya mengemukakan kemandirian pangan, energi dan pertambangan. Sehingga banyak yang berharap akan keberpihakan pada industri dalam negeri yang diperkuat kebijakan TKDN. Meskipun, dia mengatakan TKDN untuk alat berat belum di enforce dengan benar (instansi/lembaga pemerintah masih banyak yang tidak menerapkan). Salah satu program pemerintah baru yang memerlukan banyak support dari industri alat berat adalah Food Estate. "Industri alat berat berharap besar dari program ini karena TKDN," ujarnya. Sementara untuk tarif resiprokal AS, Dewo berpendat akan ada migrasi pasar alat berat dari Cina ke Indonesia. "Ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri alat berat nasional, karena persaingan menjadi semakin kompetitif," tambahnya. Namun, Dewo menambahkan ada hal positif lain yaitu penyerapan tenaga kerja dan penambahan pemasukan pajak bagi pemerintah. );
