• Fri, Aug 2026

Pasar Baru Menjelang Lima Abad Jakarta (Bagian 3)

Pasar Baru Menjelang Lima Abad Jakarta (Bagian 3)

Pergantian pemimpin merupakan bagian normal dari demokrasi. Persoalan muncul ketika pergantian itu turut memutus pengetahuan, prioritas, dan tanggung jawab.

BACA BAGIAN 1: https://infrastruktur.co.id/pasar-baru-menjelang-lima-abad-jakarta-bagian-1

BACA BAGIAN 2: https://infrastruktur.co.id/pasar-baru-menjelang-lima-abad-jakarta-bagian-2

Satu pemerintahan memperbaiki trotoar. Pemerintahan berikutnya memberikan status cagar budaya. Setelah itu muncul konsep pusat oleh-oleh, wisata belanja, kuliner malam, kanopi pedagang, integrasi dengan Lapangan Banteng, dan koneksi menuju Kota Tua.

Setiap konsep mempunyai dasar pemikiran. Namun, Pasar Baru tidak membutuhkan tumpukan gagasan yang terus berubah. Kawasan itu memerlukan keputusan mengenai tahapan pekerjaan, penanggung jawab, sumber dana, jadwal, indikator keberhasilan, dan perlindungan bagi pedagang lama.

Pada 2022, pemerintah Jakarta Pusat sebenarnya telah menyampaikan rencana penataan besar-besaran. Pekerjaan disebut akan dimulai dengan pembangunan pedestrian dari Jalan Juanda menuju Pasar Baru dan Pecenongan.

Tiga tahun kemudian, pemerintah kembali menyusun kajian. Empat tahun berselang, penataan menyeluruh kembali masuk prioritas pembangunan 2027.

Rantai waktu tersebut menunjukkan masalah kesinambungan. Sebuah gagasan dapat bertahan dalam rapat, presentasi, dan dokumen perencanaan, tetapi tidak selalu sampai ke lapangan.

Bambang membandingkan proses itu dengan revitalisasi Kesawan di Medan. Menurut keterangannya, tim perencana menghabiskan sekitar delapan bulan untuk menyusun rencana. Tiga bulan di antaranya digunakan untuk berbicara dengan komunitas dan pemilik bangunan.

Warga tidak hanya diperlihatkan gambar tentang wajah kawasan setelah revitalisasi. Pemilik toko juga diberi tahu bahwa pekerjaan konstruksi akan mengganggu kegiatan usaha selama lebih dari satu tahun.

Dialog tersebut tidak selalu mudah. Namun, warga mengetahui risiko, jadwal, dan tujuan proyek.

Sejumlah pemilik bangunan mendapat insentif untuk membuka lapisan aluminium yang menutupi fasad lama. Setelah beberapa bangunan menampilkan kembali wajah aslinya, pemilik lain mengikuti dengan biaya sendiri.

“Begitu fasad lama dibuka, masyarakat melihat bahwa bangunan mereka ternyata indah,” kata Bambang.

Nilai proyek, jumlah bangunan, dan besaran insentif di Kesawan masih perlu diperiksa melalui dokumen resmi sebelum digunakan sebagai data publikasi. Namun, pelajaran utamanya jelas: revitalisasi bukan sekadar pekerjaan konstruksi. Ia merupakan proses membangun kepercayaan.

Pendekatan itu menjadi penting bagi Pasar Baru. Pemilik bangunan perlu mengetahui apa yang akan dikerjakan, berapa lama gangguan berlangsung, bagaimana akses barang dipertahankan, dan dukungan apa yang akan diberikan pemerintah.

***

PASAR BARU mempunyai modal yang tidak dimiliki banyak kawasan bersejarah. Ia bukan kota mati.

Di dalamnya masih ada toko, pemilik bangunan, penjahit, pedagang kain, toko sepatu, restoran, tempat ibadah, dan jaringan keluarga pedagang. Sebagian usaha telah bertahan selama beberapa generasi.

Kawasan itu juga dikelilingi simpul penting Jakarta: Gedung Kesenian Jakarta, Kantor Pos, Pos Bloc, Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Stasiun Juanda, Pecenongan, dan Istana Kepresidenan.

“Pasar Baru bukan kawasan mati. Di sana masih ada pedagang, pengunjung, toko, dan aktivitas,” kata Bambang. “Yang belum tersedia adalah hubungan antarkawasan yang baik.”

Kanal dan jalan besar menjadi penghalang hubungan Pasar Baru dengan Lapangan Banteng. Akses menuju Krekot dan Pecenongan juga belum sepenuhnya ramah pejalan kaki. Halte angkutan umum tersedia, tetapi perjalanan dari simpul transportasi menuju pusat kawasan belum menjadi pengalaman yang nyaman.

Karena itu, revitalisasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti ornamen atau memasang papan nama baru. Pemerintah harus membangun aliran pengunjung.

Orang harus mudah berjalan dari Stasiun Juanda, halte Transjakarta, Lapangan Banteng, Istiqlal, Katedral, Pecenongan, dan Pos Bloc menuju Pasar Baru.

Mereka juga harus memperoleh alasan untuk tinggal lebih lama: memasuki toko, menikmati kuliner, melihat bangunan bersejarah, mengikuti tur, membeli produk pedagang, dan kembali berkunjung.

Arus pejalan kaki itulah yang pada akhirnya menghidupkan toko.

Di balik fasad bangunan tua terdapat pemilik yang setiap tahun membayar pajak, menggaji pekerja, dan merawat properti. Sebagian toko tidak lagi menghasilkan laba besar. Mereka bertahan dengan mengandalkan pendapatan dari aset atau usaha lain.

Karena itu, pemilik tidak bisa hanya diperintah menjaga bangunan tanpa memperoleh dukungan.

Status cagar budaya membatasi perubahan fisik agar nilai sejarah tidak hilang. Namun, pembatasan tersebut harus disertai insentif, pendampingan konservasi, keringanan pajak, kepastian perizinan, serta peluang pemanfaatan produktif.

Revitalisasi yang hanya memperindah ruang publik dapat menaikkan nilai properti dan harga sewa. Jika tidak dikendalikan, pedagang lama justru terdesak keluar setelah kawasan kembali populer.

Pasar Baru mungkin menjadi lebih bersih, tetapi kehilangan orang-orang yang membentuk sejarahnya.

Di sinilah pemerintah harus membedakan revitalisasi dari gentrifikasi. Revitalisasi menghidupkan ekonomi lama sambil membuka kegiatan baru. Gentrifikasi hanya menaikkan nilai tanah dan mengganti penghuni lama dengan pelaku bermodal lebih besar.

“Menaikkan kelas kawasan seharusnya berarti meningkatkan kebersihan, kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan, bukan menyingkirkan pengunjung lama,” kata Bambang.

***

KAJIAN MENCOBA membangun tema berbeda bagi Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda. Pembagian itu dapat membantu pengunjung memahami karakter setiap kawasan.

Namun, penataan tematik juga menyimpan risiko apabila diterapkan terlalu kaku.

Ada godaan untuk menetapkan satu bagian sebagai kawasan kuliner, bagian lain sebagai pusat tekstil, lalu kawasan tertentu diberi identitas India, Tionghoa, atau Eropa.

Bambang mengingatkan bahwa Pasar Baru bukan taman hiburan. Pemerintah tidak dapat mengatur kehidupan warga seperti menyusun wahana.

Pedagang mempunyai sejarah, kemampuan, dan pilihan usaha yang berbeda. Pecenongan tidak hanya berisi kuliner. Pasar Baru bukan semata-mata pusat tekstil. Identitas India dan Tionghoa juga tidak dapat diperlakukan sebagai dekorasi pariwisata.

“Jakarta bukan taman yang semua unsur di dalamnya bisa dipindahkan dan diatur sesuka perencana,” katanya.

Pemerintah seharusnya memperkuat kegiatan yang sudah tumbuh. Usaha legendaris dapat dijadikan penarik pengunjung. Toko lama diberi insentif. Kuliner ditata tanpa menghapus usaha lain. Sejarah kawasan diterjemahkan melalui plakat, museum kecil, tur, buku, peta digital, dan ruang pamer.

Dalam model itu, pariwisata mengikuti kehidupan kawasan—bukan menggantikannya.

Pada Februari 2026, Bappeda Jakarta kembali menggelar FGD tentang transformasi pasar. Pemerintah berharap diskusi tidak berhenti pada gagasan, tetapi menghasilkan agenda operasional dan daftar pasar prioritas untuk lima tahun berikutnya.

Pernyataan itu menunjukkan transformasi pasar masih berada pada tahap penyelarasan kebijakan.

Rancangan Awal RKPD Jakarta 2027 kemudian menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang mencakup ekonomi, pariwisata, infrastruktur, lingkungan, tata kelola, dan konektivitas kawasan.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat selanjutnya memasukkan Pasar Baru ke dalam tujuh program prioritas pembangunan wilayah untuk 2027. Penataan Pasar Baru berjalan bersama agenda penataan Tanah Abang, Jalan Sabang, Jalan Kebon Kacang 30, serta proyek lainnya.

Masuknya Pasar Baru ke daftar prioritas merupakan perkembangan penting. Namun, keputusan itu sekaligus memperlihatkan pergeseran waktu.

Program yang kajiannya disusun sejak 2025 dan memasang sejumlah target pada 2026 kembali bergantung pada tahun anggaran 2027.

Prioritas pembangunan belum sama dengan proyek siap konstruksi. Sebuah program baru bergerak apabila telah mempunyai anggaran, desain teknis, paket pengadaan, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan.

***

JAKARTA AKAN memperingati usia 500 tahun pada 22 Juni 2027. Jika revitalisasi Pasar Baru baru memperoleh kepastian pelaksanaan pada tahun yang sama, waktu yang tersedia sangat sempit.

Penataan kawasan bersejarah tidak dapat dikerjakan seperti memasang dekorasi perayaan. Pemerintah harus menyelesaikan desain teknis, penganggaran, pengadaan, perizinan cagar budaya, koordinasi aset, rekayasa lalu lintas, penataan parkir dan PKL, sosialisasi kepada pemilik bangunan, serta perlindungan usaha selama konstruksi.

Apabila pekerjaan fisik baru dimulai pada awal 2027, belum tentu perubahan berarti dapat diselesaikan sebelum Juni. Jika proses penganggaran dan pengadaan terlambat, target penyelesaian bahkan dapat bergeser melewati akhir 2027.

Ancaman gagalnya momentum lima abad muncul karena masih terdapat jarak antara kajian dan keputusan pelaksanaan. Status sebagai program prioritas juga belum disertai kepastian anggaran, sedangkan target politik yang dipasang tidak sepenuhnya sebanding dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kawasan bersejarah.

Pemerintah memang mempunyai sejumlah modal. Pasar Baru telah berstatus cagar budaya. Konsep pengembangan telah disusun. Pendanaan melalui kemitraan pernah dinyatakan tersedia. Kawasan tersebut juga telah masuk prioritas pembangunan 2027.

Yang belum terlihat adalah mesin pelaksanaannya.

Belum jelas siapa yang akan memimpin proyek dan memegang kendali lintas instansi. Pembagian pekerjaan antara Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Sumber Daya Air, pemerintah kota, Perumda Pasar Jaya, Transjakarta, pemilik bangunan, dan pihak swasta juga belum diumumkan secara terperinci.

Pemerintah masih harus menjelaskan bentuk insentif bagi pemilik bangunan, nilai proyek, identitas mitra pendanaan, jadwal penyelesaian desain teknis, serta cara mencegah kenaikan sewa dan tersingkirnya pedagang lama.

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab sebelum alat berat datang. Tanpa kepastian tersebut, Pasar Baru berisiko kembali memasuki tahun baru dengan janji yang diperbarui, tetapi pekerjaan yang belum dimulai.

Kota global tidak hanya diukur dari gedung tinggi, jaringan MRT, atau besarnya kegiatan ekonomi. Kota global juga mampu menjaga ingatan, merawat keragaman, dan mengubah warisan sejarah menjadi sumber pengetahuan serta kesejahteraan.

Pasar Baru merupakan simpul penting dalam perjalanan Jakarta.

Kawasan itu memperlihatkan bagaimana kota dibentuk oleh perdagangan dan perjumpaan budaya. Pedagang Tionghoa, India, Eropa, Melayu, dan masyarakat Nusantara bertemu di ruang yang sama. Tekstil, sepatu, jam, musik, percetakan, makanan, dan jasa tumbuh di sepanjang koridornya.

Pasar Baru juga berkaitan erat dengan Weltevreden, pusat baru pemerintahan kolonial yang berkembang ketika Batavia bergerak ke selatan. Karena itu, Pasar Baru tidak dapat dibaca hanya sebagai tempat berbelanja. Ia merupakan bagian dari pembentukan pusat Jakarta modern.

Jika revitalisasi dapat diwujudkan, Pasar Baru bisa menjadi warisan konkret peringatan lima abad Jakarta. Warisan itu bukan panggung yang dibongkar setelah acara selesai, melainkan kawasan yang tetap hidup puluhan tahun kemudian.

Pemerintah tidak harus menuntaskan seluruh 206 kegiatan sekaligus. Namun, pekerjaan cepat yang telah disusun perlu segera memperoleh penanggung jawab, anggaran, jadwal, dan ukuran keberhasilan.

Forum pengelola harus ditetapkan. Pedestrian dan penyeberangan perlu diperbaiki. Pemilik toko serta pedagang dilibatkan. Papan sejarah dipasang. Bangunan cagar budaya prioritas dipulihkan. Jalur wisata yang menghubungkan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda diuji sebelum Juni 2027.

Tanpa itu, “Jakarta Living Heritage Triangle” berisiko menjadi nama besar dalam dokumen perencanaan, tetapi tidak pernah hadir sebagai pengalaman nyata di jalanan.

Pasar Baru telah bertahan lebih dari dua abad. Ia melewati pergantian kekuasaan, perang, kemerdekaan, perubahan rezim, krisis ekonomi, kerusuhan, pusat perbelanjaan modern, perdagangan daring, dan pandemi.

Namun, daya tahan sejarah tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda penyelamatan.

Menjelang lima abad Jakarta, ujian pemerintah bukan lagi kemampuan menyelenggarakan FGD, membuat ilustrasi, atau menghasilkan ratusan daftar kegiatan. Ujiannya adalah mengubah rencana menjadi trotoar yang nyaman, bangunan yang terselamatkan, toko lama yang tetap hidup, dan pedagang yang kembali memperoleh pembeli.

Jika tidak, Jakarta mungkin merayakan usia 500 tahun dengan pesta besar. Sementara itu, Pasar Baru kembali berdiri sebagai saksi sebuah janji yang selalu diperbarui, tetapi terlambat diwujudkan. (Selesai….)