Kenangan Foke: Dari TIM, Betawi, hingga Usulan Pahlawan Nasional.
JAKARTA – Di ruang Memorial Lecture penutup 100 Tahun Ali Sadikin, Kamis 16 Juli 2026, suara Fauzi Bowo alias Foke terdengar tenang tapi menohok. Mantan Gubernur DKI itu tak bicara jalan layang, busway, atau gedung pencakar langit. Ia bicara soal TIM. Soal Betawi. Soal kebebasan seniman.
"Warisan terbesar Bang Ali bukan fisiknya Jakarta. Tapi keberaniannya menempatkan kebudayaan sebagai hak publik yang wajib dijamin negara," kata Foke.
Kalimat itu jadi benang merah satu jam paparannya. Bahwa Jakarta bisa jadi kota modern tanpa kehilangan jiwanya, karena ada satu orang yang sejak 1968 bersikeras: kebudayaan itu public good. Setara dengan sekolah dan rumah sakit.
Tidak Boleh Ikut Campur
Bagi Ali Sadikin, seniman bukan beban APBD. Mereka adalah denyut nadi kota. Foke menuturkan, gagasan Taman Ismail Marzuki lahir dari kegelisahan. Saat kawasan Senen tak lagi jadi pusat seni, para seniman kehilangan rumah. Ali Sadikin lalu mengambil bekas Kebun Binatang Cikini dan mengubahnya jadi ruang kreativitas.Tapi ada satu pesan yang terus diulang Bang Ali dan dikutip Foke:
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Biarkan seniman merdeka dalam mencipta."
Bagi Foke, itu prinsip yang langka. Pemerintah menyediakan panggung, listrik, dan ruang. Tapi isi panggung diserahkan sepenuhnya ke seniman. Hingga hari ini, TIM masih berdiri sebagai simbol itu. Simbol keberpihakan tanpa intervensi."Kebudayaan adalah barang publik. Tidak harus mendatangkan keuntungan, tetapi wajib ada," tegas Foke.
Menyelamatkan Betawi
Pada era 70-an, belum banyak pemimpin yang mikirin "orang asli" Jakarta. Ali Sadikin beda.
Ia menginisiasi berdirinya Lembaga Kebudayaan Betawi. Tujuannya satu: jadi rumah untuk melestarikan, membina, dan mengembangkan budaya Betawi agar tidak tenggelam oleh modernisasi."
Saya gembira Bang Ali hadir mengambil inisiatif mendirikan LKB. Dengan panduan beliau, budaya Betawi tetap bisa tumbuh di Jakarta yang terus berubah," ujar Foke.Tak hanya lembaga. Media-media kebudayaan juga diberi ruang. Didukung, tapi tidak diatur. Lagi-lagi prinsip yang sama: serahkan ke pelakunya.
Main Komputer di Tahun 1969
Foke juga mengingatkan sisi lain Ali Sadikin: sang visioner.
Di saat komputer masih barang mewah, Bang Ali sudah memintanya masuk ke Pemprov DKI tahun 1969. Ia juga yang menyusun master plan pembangunan Jakarta secara komprehensif.
"Kalau beliau sudah yakin dengan suatu gagasan, beliau akan mempertahankannya secara konsisten," kenang Foke.
Karena itulah Foke mengusulkan Memorial Lecture ini dijadikan agenda tahunan. Menuju Jakarta 500 tahun, kota ini butuh terus mengingat siapa yang meletakkan fondasinya.
Gelar Pahlawan
Menutup, Foke tak segan memberi kritik membangun. Pameran dokumentasi 100 Tahun Ali Sadikin di TIM, menurutnya, belum cukup menggambarkan besarnya jasa Bang Ali. Ia berharap ke depan ada pameran yang lebih lengkap. Kalau perlu cari arsipnya sampai ke luar negeri. Agar cerita kepemimpinan Ali Sadikin utuh sampai ke publik.
Dan ada satu harapan besar: pengusulan Ali Sadikin sebagai Pahlawan Nasional.
"Kalau dikabulkan, kita gelar pameran akbar di Balai Kota. Bukan milik panitia, tapi milik seluruh warga Jakarta," kata Foke.
Ia menutup dengan satu kalimat yang jadi kesimpulan:
"Bagi saya, sampai hari ini tidak ada simbol yang lebih kuat menggambarkan visi kebudayaan Bang Ali selain Taman Ismail Marzuki."
