Pemerintah mulai menjalankan program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) dengan 14 proyek berkapasitas 5,3 GWp. Namun, sebagian besar proyek tersebut belum beroperasi, sementara target 30 GWp tahun ini menghadapi tantangan tender, pembiayaan, jaringan transmisi, dan penyimpanan energi.

Berbagai negara pernah menyelamatkan perusahaan strategis yang terjerat utang dan kerugian. Namun, nasib pemegang sahamnya berbeda-beda: ada yang terdilusi, dibeli keluar sebelum delisting, hingga kehilangan seluruh investasinya. Pengalaman itu menunjukkan bahwa penyelamatan WIKA dan perlindungan investor ritel merupakan dua keputusan yang tidak selalu berjalan bersamaan.

Di layar perdagangan, harga saham Wijaya Karya berhenti di Rp204. Di balik angka yang tak bergerak itu, kerugian membesar, modal menipis, dan puluhan ribu pemegang saham kehilangan jalan keluar. Restrukturisasi utang dan suntikan negara menjaga perusahaan tetap berdiri, tetapi belum mengembalikan kepercayaan pasar.

WIKA pernah menjadi salah satu simbol kejayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Pendapatan dan laba melonjak, proyek tersebar hingga luar negeri, dan investor publik ikut menaruh harapan. Namun, di balik pertumbuhan itu, kebutuhan modal kerja, ekspansi investasi, serta jarak antara penyelesaian proyek dan penerimaan pembayaran mulai membentuk suatu dilusi pertumbuhan

Pergantian pemimpin merupakan bagian normal dari demokrasi. Persoalan muncul ketika pergantian itu turut memutus pengetahuan, prioritas, dan tanggung jawab.

Pada 13–14 Agustus 2025, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Pusat menggelar focus group discussion Kajian Pengembangan Kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda di Balai Kota Jakarta.

Gubernur berganti, konsep penataan datang dan pergi. Kajian telah disusun, FGD digelar, dan 206 kegiatan dirumuskan. Namun, revitalisasi menyeluruh Pasar Baru belum juga terlihat. Waktu semakin sempit karena Jakarta akan berusia lima abad pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyerap hampir separuh anggarannya hingga pertengahan Agustus 2026. Namun, tambahan pagu dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan membuat empat bulan terakhir tahun ini menjadi periode krusial bagi realisasi proyek infrastruktur.